JAKARTA - Arsitektur kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai membawa napas baru yang menitikberatkan pada intervensi negara demi kesejahteraan publik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa arah kemudi pemerintahan saat ini sangat kental dengan prinsip sosialisme kerakyatan, sebuah konsep yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap keputusan ekonomi dan politik.

Dalam keterangannya di Medan, Kamis, Tito menjelaskan bahwa fenomena ini menandai pergeseran paradigma dari pasar bebas murni menuju ekonomi yang terpimpin dan terukur. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah pusat bukan sekadar regulasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam roda pembangunan.

Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi dan Pasar

Salah satu poin krusial yang disoroti oleh mantan Kapolri tersebut adalah keberanian pemerintah untuk melakukan campur tangan langsung dalam dinamika pasar. Tito menyebutkan bahwa dalam pandangan Presiden Prabowo, pasar tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa kendali, terutama jika menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Semua kebijakan beliau [Presiden] berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar," ujar Tito.

Ia menambahkan bahwa ciri khas ini merupakan antitesis dari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pemilik modal. Dengan adanya intervensi yang tepat, pemerintah dapat menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan komoditas pokok, dan melindungi pelaku ekonomi kecil dari persaingan global yang tidak seimbang.

Mewujudkan Kemandirian Bangsa Melalui Self-Reliance

Selain aspek intervensi ekonomi, prinsip sosialisme kerakyatan yang diusung Prabowo Subianto juga sangat lekat dengan semangat kemandirian. Tito menyampaikan bahwa arah kebijakan pemerintahan saat ini adalah mengedepankan konsep self-reliance atau swasembada di berbagai sektor strategis.

Konsep ini menuntut Indonesia untuk mampu berdiri di atas kakinya sendiri (berdikari). Hal ini mencakup kemandirian pangan, energi, hingga pertahanan. Presiden Prabowo menginginkan agar Indonesia tidak lagi bergantung secara berlebihan pada impor atau pengaruh asing, sehingga kedaulatan negara benar-benar terjaga dari hulu hingga ke hilir.

Tito menekankan bahwa kemandirian ini hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bangsa memiliki frekuensi yang sama. Oleh karena itu, narasi mengenai self-reliance ini terus diperkuat agar menjadi fondasi utama dalam setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di seluruh pelosok negeri.

Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah Tanpa Sekat

Guna memastikan visi besar Presiden tersebut tidak terhenti di level kementerian, Mendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga jajaran DPRD untuk memahami esensi dari perubahan arah kebijakan ini. Tito menegaskan bahwa keberhasilan sosialisme kerakyatan sangat bergantung pada eksekusi di tingkat lokal.

Pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi agenda utama Kemendagri saat ini. Tito memastikan bahwa pihaknya akan mengawal secara ketat agar program-program pembangunan yang disusun di daerah benar-benar berpihak kepada rakyat dan sinkron dengan program prioritas nasional.

"Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral," ucap Tito dengan tegas. Ia mengkhawatirkan jika ego sektoral masih mendominasi, maka cita-cita pemerataan kesejahteraan hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi yang nyata di lapangan.

Peran Strategis Kemendagri dalam Pengawalan Program

Sebagai poros jalannya pemerintahan di daerah, Kemendagri memegang peranan strategis dalam menerjemahkan visi Presiden menjadi aksi nyata. Tito menyebut bahwa pihaknya tidak akan segan untuk melakukan evaluasi jika ditemukan kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan semangat sosialisme kerakyatan yang diusung pusat.

Kemendagri bertindak sebagai jembatan sekaligus pengawas. Pengawalan ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga implementasi di lapangan. Tujuannya jelas: memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

ASN Kompeten sebagai Kunci Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi kebijakan ini tentu membutuhkan mesin penggerak yang mumpuni. Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyinggung mengenai kualitas sumber daya manusia di birokrasi. Ia menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten merupakan salah satu syarat mutlak bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tanpa ASN yang memiliki kompetensi dan integritas, kebijakan yang berorientasi pada rakyat akan sulit dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ASN di daerah terus didorong agar mereka mampu mengimbangi kecepatan kerja dan visi besar pemerintah pusat.

Kapasitas ASN ini mencakup kemampuan dalam mengelola data, merespons keluhan publik secara cepat, hingga menciptakan inovasi layanan yang memudahkan masyarakat. Dengan birokrasi yang kuat, prinsip sosialisme kerakyatan dapat diimplementasikan secara profesional dan transparan.

Menghapus Ego Sektoral demi Kesejahteraan Rakyat

Sebagai penutup, Tito kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektoral. Sosialisme kerakyatan menuntut keruntuhan sekat-sekat birokrasi yang selama ini sering menjadi penghambat pembangunan. Setiap instansi, baik di pusat maupun daerah, harus bergerak dalam satu kesatuan visi yang utuh.

Langkah ini diambil agar kebijakan intervensi pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapisan bawah. Fokus utama pemerintah saat ini adalah bagaimana memastikan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat terdistribusi secara adil.

Melalui kepemimpinan Presiden Prabowo yang berorientasi pada rakyat, serta pengawalan ketat dari Kemendagri, diharapkan Indonesia dapat segera mewujudkan cita-cita kemandirian bangsa yang sejati. Sosialisme kerakyatan bukan sekadar istilah politik, melainkan peta jalan menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaulat.