JAKARTA - Pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia bukan sekadar upaya menambah kapasitas energi, tetapi juga menjadi mesin ekonomi baru.
Proyek ini diproyeksikan menciptakan hingga 1,4 juta tenaga kerja hijau, menjadikannya salah satu peluang penciptaan green jobs terbesar sepanjang sejarah transisi energi di Tanah Air.
Rencana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan 2025. Proyek PLTS 100 GW diharapkan mempercepat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mahal dan tinggi emisi. Selain itu, pembangunan PLTS skala desa diintegrasikan untuk mendukung koperasi, UMKM, dan rantai pendingin lokal.
Peluncuran laporan Solar Archipelago: Delivering 100 GW Solar PV Program in Indonesia menegaskan bahwa transformasi energi ini tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil.
Potensi Green Jobs dan PLTS Terdesentralisasi
Afriza Ni’matus Sa’adah, Analis Energi Terbarukan dan Penyimpanan Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), menilai potensi serapan tenaga kerja proyek ini sangat signifikan.
“Program ini sebetulnya memiliki dampak yang sangat besar untuk tenaga kerja Indonesia. Pada masa awal, diproyeksikan tercipta 1,4 juta lapangan pekerjaan baru atau setara 118 ribu green job baru,” ujarnya.
Selain itu, studi IESR menunjukkan PLTS terdesentralisasi atau skala komunitas mampu menciptakan lapangan kerja enam kali lebih banyak dibandingkan PLTS skala besar (utility-scale). Faktor-faktor utama termasuk kebutuhan logistik yang tinggi, instalasi di wilayah terpencil, serta operasi dan pemeliharaan jangka panjang yang berbasis komunitas.
Dengan kata lain, PLTS bukan hanya sumber energi bersih, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi lokal. Pendekatan berbasis komunitas ini memastikan pembangunan energi bersih merata, memberi manfaat ekonomi, dan menumbuhkan kapasitas SDM di tingkat desa.
Tantangan Mismatch dan Strategi SDM
Meskipun potensi tenaga kerja sangat besar, tantangan struktural masih ada. Sebagian besar desa yang menjadi prioritas elektrifikasi berada di wilayah Indonesia bagian Timur, sementara pusat pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK) masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Hal ini menimbulkan mismatch antara lokasi proyek dan ketersediaan tenaga kerja terampil.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa ketersediaan SDM terampil di lokasi proyek menjadi kunci kesuksesan PLTS 100 GW. Untuk itu, digagas program Great Skill Compact, yakni pelatihan masif yang tersertifikasi bagi anak muda di 34 provinsi. Program ini melibatkan kolaborasi universitas, BLK daerah, dan standar kompetensi yang sudah ada, dengan tujuan pemerataan kualitas SDM di seluruh Indonesia.
“Instalasi PLTS di Papua misalnya, kami ingin putra-putri Papua sendiri yang memasangnya dengan bangga, bukan tenaga kerja dari Jawa. Program ini mampu mengatasi kesenjangan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kapasitas lokal,” tegas Fabby.
Desentralisasi dan Integrasi Tenaga Kerja
Agar proyek berjalan efektif, tenaga kerja harus terdesentralisasi dan terintegrasi langsung dengan lokasi PLTS. Afriza Ni’matus menekankan, program 100 GW bukan sekadar ambisi di atas kertas, tetapi transformasi sistem energi nasional yang menekankan kedaulatan dan kemandirian energi.
Desentralisasi ini memungkinkan setiap wilayah memiliki tenaga kerja lokal yang terampil, sehingga pemeliharaan, pengoperasian, dan instalasi PLTS dapat berjalan berkelanjutan. Skema ini juga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dari luar wilayah, menumbuhkan keterampilan lokal, dan memperkuat ekonomi desa.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, pembangunan PLTS skala nasional diharapkan menjadi motor penggerak energi bersih sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui green jobs yang berkelanjutan.
Menuju Kemandirian Energi dan Green Economy
Program PLTS 100 GW menegaskan bahwa transisi energi nasional tidak hanya fokus pada kapasitas listrik, tetapi juga pada dampak sosial-ekonomi.
Pemerintah dan lembaga riset menekankan perlunya konsolidasi kebijakan, kepemimpinan kolektif, serta implementasi konkret agar visi PLTS 100 GW dapat diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan nasional.
Dengan menyerap 1,4 juta tenaga kerja hijau, PLTS skala besar dan skala desa akan mendorong ekonomi lokal, menciptakan kemandirian energi, dan membangun ekosistem energi berkelanjutan.
Transformasi ini diharapkan menjadi model bagi pembangunan energi bersih global, sekaligus membentuk generasi muda Indonesia yang kompeten di sektor energi surya dan industri hijau.
Afriza Ni’matus menutup pemaparan dengan menekankan pentingnya konsistensi dan implementasi kebijakan “Kini yang diperlukan adalah kolaborasi nyata antar-pemangku kepentingan untuk menerjemahkan visi 100 GW PLTS ke dalam aksi lapangan, guna mencapai kedaulatan energi nasional.”
Dengan pendekatan desentralisasi, integrasi SDM lokal, dan penguatan green economy, PLTS 100 GW di Indonesia menjadi proyek yang tidak hanya menyediakan listrik bersih, tetapi juga menciptakan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas.